Salah satu agenda utama yang tengah dikejar adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2026. "Kami memiliki beberapa agenda yang sedang berproses dan ditargetkan selesai tahun ini. Salah satunya adalah rapat paripurna penetapan APBD Induk 2026. Meskipun belum dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Bamus), agenda ini akan dilaksanakan sebelum akhir November," ungkap Niklas.
Niklas menjelaskan bahwa proses penetapan APBD 2026 telah melalui tahapan penting, termasuk penandatanganan kesepakatan, pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga tahap finalisasi. "Seluruh agenda ini ditargetkan rampung sebelum 30 November 2025. Setelah itu, anggota dewan akan melaksanakan masa reses yang kemungkinan digelar pada awal Desember 2025," tambahnya.
Selain pembahasan APBD, DPRD Sulut juga fokus pada penyelesaian beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang krusial. Di antaranya adalah Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). "Sementara Ranperda tentang Kepemudaan masih menunggu proses dari Kementerian," ujar Niklas.
Lebih lanjut, Niklas menyebutkan bahwa Ranperda tentang Retribusi Daerah juga telah dibahas secara intensif. Selain itu, terdapat perubahan nama salah satu perusahaan daerah dari Membangun Sulut Hebat menjadi Membangun Sulut Maju, yang juga ditargetkan selesai pada tahun ini.
Dengan berbagai agenda yang tengah dikejar, DPRD Sulut menunjukkan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Sulawesi Utara. Penyelesaian APBD 2026 dan berbagai Ranperda strategis diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan daerah di masa depan.(Mars)
