Gubernur YSK, yang baru terpilih sebagai gubernur pilihan rakyat Sulut, disambut hangat oleh Menteri Bahlil. Dua agenda utama menjadi fokus pembahasan: perluasan penerangan listrik di wilayah kepulauan terpencil dan penguatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). "Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut, yang kaya potensi alam namun sering tertinggal dalam akses energi dan ekonomi," ujar YSK usai pertemuan.
Sulut, dengan ribuan pulau kecil, selama ini mengalami keterbatasan akses listrik. Banyak wilayah kepulauan hanya menikmati listrik 6-12 jam sehari. Namun, pemerintah pusat menjanjikan perluasan akses listrik secara masif. "Awalnya, tiga pulau akan segera menikmati penerangan listrik 24 jam penuh," ungkap YSK optimis. Target ambisius ditetapkan: pada 2026, seluruh wilayah kepulauan Sulut diproyeksikan bebas dari pemadaman listrik. "Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Merdeka dari Kegelapan. Anak-anak di pulau terpencil bisa belajar malam hari, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan dengan stabil," tambahnya.
Koordinasi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM akan menjadi kunci. Pemprov Sulut siap mendukung identifikasi lokasi prioritas, termasuk pemasangan panel surya hybrid dan jaringan kabel bawah laut. "Kami tidak ingin ada lagi cerita daerah tertinggal. Sulut harus menjadi contoh bagaimana energi terjangkau bisa mengubah nasib ribuan keluarga," tegas YSK.
Agenda kedua yang dibahas adalah penataan dan penguatan IPR/WPR, yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi ribuan penambang lokal di Sulut. YSK mendorong agar izin ini tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. "Dalam waktu dekat, akan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025," janji YSK. Konsep "IPR dan WPR Pro Rakyat" akan memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi penambang lokal. "Kami ingin penambang Sulut bisa bekerja dengan tenang, tanpa takut razia atau konflik dengan perusahaan besar. Ini tentang memberi ruang bagi rakyat kecil untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri," sergah YSK.
YSK menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. "Intinya, ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tambang. Dari tambang emas di Bolaang Mongondow hingga nikel di Minahasa, kami pastikan lingkungan terjaga sambil ekonomi bergulir," jelasnya. Masyarakat Sulut harus sejahtera di tanahnya sendiri, merdeka mengelola potensi alam dengan bijak.
Pemprov Sulut akan segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan kebijakan nasional. "Kami akan identifikasi lokasi WPR di seluruh kabupaten/kota, berkoordinasi erat dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk perluasan jaringan listrik," pungkasnya.
Pertemuan ini adalah momentum akselerasi pembangunan. Dengan dukungan penuh dari pusat, Sulut berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai cakupan listrik 100% di kepulauan pada 2026, sekaligus model sukses pertambangan rakyat yang inklusif. Cahaya yang lebih terang dan masa depan yang lebih cerah bagi warga Sulut.
(ELVIS)
