Aset yang dihibahkan meliputi lahan dan bangunan strategis di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Fasilitas ini akan menjadi pusat operasional OJK Sulut, yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan jasa keuangan, edukasi literasi, dan layanan inklusif bagi masyarakat Sulut.
Gubernur YSK menegaskan bahwa hibah ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata sinergi antara Pemprov Sulut dan OJK. "Penandatanganan dokumen hibah ini merupakan wujud nyata dari sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di daerah," ujarnya. Ia juga menekankan peran strategis OJK dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan inklusif, terutama dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan transisi menuju ekonomi hijau.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyambut baik dukungan dari Pemprov Sulut. Ia mengapresiasi kolaborasi ini sebagai contoh ideal antara pemerintah pusat dan daerah. "Ini adalah investasi untuk masa depan keuangan yang lebih tangguh," katanya.
Hibah ini didasari oleh Surat Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor S-58/D.01/2025 tanggal 5 Juni 2025 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 290 Tahun 2025 tanggal 25 September 2025. Gubernur YSK memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Sulut selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemprov Sulut menargetkan peningkatan literasi keuangan hingga mencapai 80% pada akhir 2026. Hibah aset ini diharapkan dapat mempercepat program inklusi keuangan, seperti perluasan akses kredit UMKM dan edukasi digital banking, hingga menjangkau pelosok-pelosok seperti Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kepulauan Sitaro.
Ekonomi Sulut tumbuh 5,2% pada triwulan III 2025, didorong oleh sektor pariwisata dan perikanan. Dengan dukungan OJK, diharapkan pertumbuhan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Dr. Fransiscus Manumpil, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala juga Plt. Kadis Kominfo Sulut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Clay Dondokambey SSTP MAP, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Drs. Fransiskus Maindoka, serta sejumlah Staf Khusus Gubernur.
Dengan langkah strategis ini, Sulawesi Utara semakin memantapkan diri sebagai provinsi yang progresif dan siap bersaing di era ekonomi inklusif, sejalan dengan visi "Sulut Maju, Indonesia Unggul".
(ELVIS)
