Gubernur Sulut, Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen yang telah terjalin antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulut. "Penyusunan KUA-PPAS ini sangat penting dan strategis sebagai pedoman komprehensif untuk keberlanjutan pembangunan daerah," ujarnya.
Penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dengan tujuan menjadikan Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 mengusung tema "Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi".
Gubernur Yulius menjelaskan bahwa tema ini akan menjadi arah utama kebijakan anggaran di tahun 2026, yang diwujudkan melalui delapan rencana utama:
1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM.
2. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
4. Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
5. Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal.
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Pemerintah energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Peningkatan ekonomi dan investasi daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,05 – 7,05%, dengan inflasi tetap terjaga di angka 3+1%. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat ditekan hingga 5,53 – 4,86%, sementara tingkat kemiskinan ditargetkan menurun signifikan menjadi 5,82 – 5,42%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 77,06%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat menjadi 78,88.
Dengan pembahasan KUA-PPAS ini, diharapkan pembangunan di Sulawesi Utara pada tahun 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Mars)
