Sulut1news.com, Manado - Anggota DPRD Sulut Hj Amir Liputo, SH menggelar Reses masa persidangan pertama tahun 2025. Ada beberapa titik di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado salah satunya Ternate Baru Kota Manado, yang dihadiri Lurah dan ratusan masyarakat.Rabu (3/12/2025).
Masa Reses dimaksut yaitu anggota DPRD kembali ke dapil untuk beriteraktif dengan masyarakat, untuk menjaring aspirasi, mengumpulka masukan, mengidentifikasi permasalaan yang dihadapi masyarakat.
Diketahui tempat yang akan digelar Reses selain Ternate Baru ada beberapa titik yaitu, di Sekolah Islam TerPadu Harapan Bunda Buha, Masjid Almuhajirin Perumnas Paniki Dua kecamatan Mapanget, dan Kelurahan Banjer Manado.
Amir Liputo menjelaskan, hasil dari Reses akan kami bawa ke DPRD untuk dibahas dan diperjuangkan menjadi kebijakan atau program daerah sebagai pertanggung jawaban moral dan politis kami wakil rakyat.
Aspirasi masyarakat Di Ternate Baru ada beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain:
dari masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dengan Balai Wilayah Sungai dan Badan Pertanahan Nasional, atas lobi legislatif melalui Rapat Denemgar Pendapat (RDP) menhasilkan kesepakatan pembayaran relokasi tempat yang baru bagi masyarakat.
Aspirasi juga terkait masyarakat memohon agar penataan pagar pekuburan harus lebih baik oleh pemerintah, dimana batas jalan yang sudah dipagar sehingga tidak ada jalan lagi.
Lurah Ternate Baru Sidik Moha menjawab hal tersebut.
" pemerintah kota Manado memagari pekuburan tersebut kerena banyak para remaja menjadikan tempat tersebut tempat nongkrong bahkan dijadikan tempat hirup Eha Bond sehinga mengakibatkan ada yang meninggal dunia. Maka dari itu pemerintah mengambil langka bijak memangari area tersebut," jelas Lurah Ternate Baru.
Amir Liputo berharap mari kita menjaga silaturahim, menjalin komunikasi yang baik. Terkait BPJS kesehatan yang mengalami permasalaan, mari datangi sampaikan langsung secara baik ke pemerintah. Aspirasi-aspirasi ini akan kami tampung dan dibawa untuk dibahas kemudian disampaikan kepada Gubernur saat Rapat Paripurna. (Mars).