Sulut memiliki posisi strategis dengan 353 pulau, garis pantai sepanjang 2.442 km, dan luas laut lebih dari 5 juta hektar. Wilayah ini menyimpan potensi lestari sebesar 1,84 juta ton ikan per tahun, menjadikannya pusat investasi sekaligus target utama illegal fishing.
"Potensi ini harus dilindungi dengan regulasi yang kuat, bukan sekadar formalitas," tegas Wagub Victor, merujuk pada Undang-Undang No. 45/2009.
Dialog terbuka mengungkap sejumlah masalah krusial dalam industri perikanan:
- Manipulasi tonase kapal oleh pemilik nakal untuk mencuri BBM bersubsidi.
- Mahalnya biaya pemasangan dan operasional VMS (Vessel Monitoring System) yang menyebabkan kapal-kapal kecil menghindari pengawasan.
- Proses perizinan yang rumit dan menyulitkan nelayan tradisional.
Diskusi intensif menghasilkan tiga terobosan penting:
1. Penyederhanaan izin bagi nelayan kecil melalui Permen KKP No. 10/2024.
2. Usulan perubahan mekanisme bagi hasil PNBP yang lebih adil, sehingga daerah tidak hanya menjadi penonton penerimaan negara.
3. Relaksasi persyaratan VMS dan bantuan pengadaan perangkat untuk kapal dengan bobot di bawah 30 GT.
Wagub Victor menyatakan optimisme terhadap kolaborasi ini:
"Pertemuan ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan cetak biru masa depan perikanan Sulut. Kita jaga laut, laut akan menjaga kita."
Satgassus Polri berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan, sementara KKP menyiapkan inovasi digital untuk meningkatkan transparansi data tangkapan.
Dampak Positif bagi Nelayan
- Pengurangan biaya operasional hingga 30% berkat subsidi VMS.
- Peningkatan pendapatan melalui akses ke pasar legal.
- Perlindungan ekosistem laut dari eksploitasi berlebihan.
Sulut kini bertransformasi dari "provinsi pinggiran" menjadi pusat inovasi tata kelola perikanan modern. Langkah selanjutnya adalah uji coba VMS terjangkau di Bitung dan proyek percontohan bagi hasil PNBP 60:40 pada tahun 2026.
Laut Sulut adalah amanah yang harus dijaga dengan data, hukum, dan kolaborasi.
(ELVIS )
