Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sulut yang digelar Selasa (14/10/2025), pihak Bappeda menyampaikan bahwa Kota Manado merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Sulawesi Utara.
Pernyataan tersebut kemudian viral di berbagai media massa dan menuai tanggapan publik. Tak lama setelah itu, Bappeda Sulut mengeluarkan klarifikasi dan permintaan maaf melalui media sosial, dengan menyebut bahwa data yang disampaikan merupakan kekeliruan teknis.
Menanggapi hal tersebut, Hendry Walukouw — yang juga anggota Komisi I DPRD Sulut — menilai bahwa insiden itu mencerminkan lemahnya kesiapan dan ketelitian SKPD dalam menyajikan data resmi kepada DPRD.
“Keteledoran Bappeda Sulut dalam penyajian data akhirnya mengakibatkan kekeliruan dan harus diklarifikasi. Mirisnya, klarifikasi itu disampaikan lewat media sosial,” ujar Hendry dalam rapat Komisi I, Kamis (16/10/2025).
Ia menegaskan bahwa setiap data yang disampaikan SKPD kepada DPRD memiliki tanggung jawab publik yang besar dan tidak boleh disampaikan secara serampangan.
“Data yang diminta saat RDP sangat penting karena menjadi dasar pertanggungjawaban kepada rakyat. Tapi kalau dipandang enteng, hasilnya ya data asal-asalan,” tegasnya.
Menurut Hendry, kesalahan data yang terjadi bukan persoalan sepele, sebab telah menimbulkan kebingungan publik dan merusak kredibilitas lembaga pemerintah daerah.
“Bappeda sudah menyampaikan data yang ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam forum resmi DPRD. Kesalahan data ini adalah cerminan bagaimana kinerja Bappeda Sulut,” pungkasnya.
Rapat Komisi I tersebut juga menjadi momentum bagi para legislator untuk mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih berhati-hati dan profesional dalam menyampaikan data publik, mengingat informasi tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. (Mars)
