Pertemuan ini bersama jajaran direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut (PDPS).
Wakil Ketua Pansus Perumda, Raski Mokodompit, SH menekankan pentingnya direksi PDPS untuk meninjau kembali keuangan daerah sebagai acuan untuk menyusun strategi kedepan.
"Kalau kita melihat kebelakang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita cukup baik. Tetapi dua tahun terakhir agak goyang, karena itu PDPS harus memperhitungkan langka kedepan seperti apa," ucap Rasky.
Ia menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Utara (Sulut) sempat berada dalam kondisi yang cukup stabil, namun menghadapi tantangan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Raski menjelaskan bahwa adanya pemotongan alokasi dana dari pemerintah pusat, di tambah berbagai faktor lain, telah mendorong Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur Yulius Selvanus untuk mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan kontribusi mereka dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan adanya penyerapan tenaga kerja oleh PDPS akan membantu mengerakan roda ekonomi di Sulut.Kalau ekonomi berputar, maka masyarakat juga akan turut merasakan dampaknya jadi, mari kita memaksimalkan kedepan,"ungkap Rasky Mokodompit.
Menanggapai hal tersebut Direktur PDPS Olvie Ateng, meminta dukungan DPRD Sulut agar dapat diberi kesempatan untuk mengelola potensi daerah.
"Seperti di Kotamobagu PAD cukup tinggi sudah di survei tetapi sampai saat ini masih dikelola oleh Dinas Perhubungan dan PDPS juga sudah melakukan kajian potensi pendapatan dari beberapa wilayah lain di Sulut,"ungkapnya,
Direktur PDPS menambakan Minahasa kuhsusnya pasar Tondano dan Amurang, kami sudah sampai pada tahap pembahasan MOU. Kami juga akan melanjutkan pendekatan kepada Daerah-daerah lainnya sesuai arahan Gubernur agar PDPS fokus pada sektor pengelolaan parkir.(Mars).
