Kekecewaan ini mencuat pada Selasa (16/10/2025), ketika salah seorang wartawan yang aktif sejak masa pra-kampanye berbagi pengalamannya.
“Saya sudah mendukung YSK–Victory sejak survei awal Charta Politika, saat elektabilitas mereka masih sangat rendah. Kami terus ikut membangun citra positif mereka melalui pemberitaan. Namun, setelah mereka menang, kami justru tidak dilibatkan dalam peliputan kegiatan Pemprov,” ungkapnya dengan nada penuh kekecewaan.
Lebih lanjut, wartawan tersebut menyoroti adanya ketidakadilan dalam penentuan tim liputan. Ia menyinggung bahwa sejumlah jurnalis yang selama Pilgub lalu mendukung pasangan calon lain kini justru mendapat tempat dalam daftar peliput resmi Pemprov Sulut.
“Ironisnya, mereka yang dulu jelas-jelas berada di kubu lawan kini malah diundang dan difasilitasi. Sementara kami yang berjuang sejak awal dikesampingkan,” tambahnya.
Sentimen serupa turut diutarakan oleh beberapa wartawan lainnya. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak mencari perlakuan istimewa, melainkan hanya menginginkan keadilan dan penghargaan atas kontribusi mereka selama ini.
“Kami hanya ingin proses yang transparan dan profesional. Loyalitas serta kerja keras kami seharusnya dihargai, bukan diabaikan,” ujar seorang jurnalis lainnya.
Isu ini mencerminkan dinamika hubungan yang sensitif antara pemerintah daerah dan insan pers. Para wartawan berharap Pemprov Sulut segera mengevaluasi mekanisme penugasan liputan agar lebih inklusif, transparan, dan profesional. Mereka menekankan pentingnya kesetaraan bagi seluruh media, tanpa memandang riwayat dukungan politik selama Pilgub.
Situasi ini mengingatkan pada pepatah, “Habis manis, sepah dibuang.” Para jurnalis berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov Sulut untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan media. Kerja sama yang saling menghargai diharapkan dapat menciptakan iklim pemberitaan yang lebih terbuka, informatif, dan mendukung kemajuan Sulawesi Utara.
(ELVIS / Sulut1news.com)
