Dilansir dari berbagai sumber terpercaya seperti AFP, BBC, dan CNN, aksi ini mengangkat sejumlah isu utama, termasuk kekhawatiran terhadap demokrasi, penyerbuan imigrasi, pengerahan pasukan pemerintah di berbagai kota, serta pemotongan anggaran program federal, terutama di sektor layanan kesehatan.
Di jantung Kota New York, ribuan demonstran memadati Times Square sejak Sabtu pagi. Jalanan dan pintu masuk stasiun kereta bawah tanah dipenuhi oleh massa yang membawa spanduk bertuliskan "Demokrasi Bukan Monarki" dan "Konstitusi Bukan Pilihan".
Kelompok penyelenggara "No Kings" menekankan prinsip anti-kekerasan sebagai inti dari gerakan ini. Mereka juga mengimbau peserta untuk menghindari potensi konflik.
"Inilah Demokrasi!" seru para demonstran di New York, diiringi tabuhan drum, lonceng sapi, dan berbagai alat musik lainnya.
Menurut Departemen Kepolisian New York, lebih dari 100.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi damai di lima wilayah kota, tanpa ada penangkapan yang dilaporkan. Seorang petugas polisi di Times Square memperkirakan lebih dari 20.000 orang berunjuk rasa di sepanjang 7th Avenue.
Spanduk-spanduk berwarna-warni menyerukan "Lindungi Demokrasi," sementara sebagian massa menuntut penghapusan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), yang dianggap sebagai simbol tindakan keras anti-imigran di bawah pemerintahan Trump.
Para demonstran mengecam taktik yang mereka sebut agresif dari sang miliarder Republik, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.
"Saya tidak pernah membayangkan akan menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi," ujar Colleen Hoffman (69), seorang warga lansia yang ikut berdemonstrasi di Broadway, New York. "Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa tinggal diam di rumah dan tidak berbuat apa-apa."
Beth Zasloff, seorang penulis dan editor lepas, menyatakan bahwa ia ikut serta dalam demonstrasi di New York karena merasa marah dan tertekan atas apa yang ia sebut sebagai "gerakan menuju fasisme dan pemerintahan otoriter" di bawah pemerintahan Trump. "Saya sangat peduli dengan Kota New York. Berada di sini bersama banyak orang lain memberi saya harapan," katanya.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk membubarkan sejumlah badan pemerintahan federal dan mengerahkan pasukan Garda Nasional ke berbagai kota di AS, meskipun mendapat penolakan dari para gubernur negara bagian. Ia juga meminta para pejabat tinggi penegak hukum untuk mengadili mereka yang dianggap sebagai musuhnya.
Trump berdalih bahwa tindakannya diperlukan untuk membangun kembali negara yang sedang mengalami krisis, dan menepis tuduhan bahwa ia adalah seorang diktator atau fasis sebagai sesuatu yang histeris. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa sejumlah langkah pemerintahannya tidak konstitusional dan merupakan ancaman bagi demokrasi Amerika.
Massimo Mascoli (68), seorang warga New Jersey yang tumbuh besar di Italia, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa AS sedang mengikuti jejak yang sama dengan negara asalnya pada abad lalu. "Saya adalah keponakan seorang pahlawan Italia yang meninggalkan pasukan Mussolini dan bergabung dengan perlawanan," katanya. "Dia disiksa dan dibunuh oleh kaum fasis, dan setelah 80 tahun, saya tidak menyangka akan menemukan fasisme lagi di Amerika Serikat."
Mascoli menyoroti tindakan keras imigrasi dan pemotongan anggaran kesehatan sebagai isu yang paling mengkhawatirkannya. "Kita tidak bisa mengandalkan Mahkamah Agung, pemerintah, atau Kongres," ujarnya. "Kita memiliki semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya menentang rakyat Amerika saat ini. Jadi, kita berjuang."
Sulut1news.com
