Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, mengungkapkan hal ini saat membuka rapat Asistensi Penataan Jabatan Struktural dan Kelembagaan Perangkat Daerah di ruang rapat FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/10/2025).
Menurut Sekprov Tahlis Gallang, penyerataan jabatan yang awalnya bertujuan untuk efisiensi kini justru menimbulkan masalah baru. "Pada awalnya, penyerataan jabatan untuk efisiensi memang tidak masalah. Namun, pada kenyataannya, sekarang kita menghadapi banyaknya pejabat fungsional yang sudah pensiun. Akibatnya, banyak posisi yang kosong," ujarnya.
Lebih lanjut, Sekprov Tahlis menjelaskan bahwa kendala utama dalam pengisian jabatan fungsional yang kosong adalah proses administrasi yang cukup rumit. "Untuk mengisi jabatan fungsional yang kosong, ASN harus terlebih dahulu mengikuti ujian kompetensi serta beberapa tahapan teknis lainnya. Prosesnya cukup panjang, sementara kebutuhan birokrasi harus berjalan cepat," katanya.
Meski demikian, Pemprov Sulut terus mendorong adanya fleksibilitas kebijakan dalam penataan jabatan, terutama dalam kepemimpinan kepala daerah yang baru. "Bisa dipastikan, dengan adanya kepala daerah yang baru, tentu akan ada penyesuaian kelembagaan yang intinya untuk mengakomodir visi dan misi pembangunan daerah," tutur Sekprov Tahlis Gallang.
Penyesuaian kelembagaan ini, lanjut Sekprov Tahlis, akan membuka peluang penambahan kembali jabatan struktural, terutama di level pengawas dan administrator. "Di sini akan membuka peluang penambahan kembali jabatan struktural, terutama di level pengawas dan administrator," beber putra Totabuan ini.
Dengan adanya penyesuaian dan penataan jabatan ini, diharapkan roda pemerintahan di Pemprov Sulut dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
(EL)
