-->

Iklan

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Tekankan: Segera Benahi Kepatuhan Pajak Sebelum Penegakan Hukum

, Desember 04, 2025 WIB Last Updated 2025-12-05T00:39:03Z
Sulut1news.com, Jakarta, 28 November 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha di sektor produk kelapa sawit dan turunannya pada Jumat (28/11) bertempat di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP. Acara yang dihadiri sekitar 200 peserta mewakili 137 wajib pajak strategis di sektor yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
 
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang pada kesempatan ini hadir secara tidak terjadwal menyampaikan apresiasi atas partisipasi peserta. Dia menegaskan bahwa sosialisasi merupakan upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
 
“Kata Pak Bimo tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujar Purbaya yang menambah kehangatan acara.
 
Terkait operasi gabungan Kemenkeu–Polri yang mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November, Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan usaha berjalan sesuai aturan. “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya.
 
Menteri juga menjanjikan harus di terapkan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, dengan kebijakan fiskal yang menguntungkan pelaku usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara.
 
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam paparannya mengungkap bahwa sebagai tindak lanjut dari modus pelanggaran ekspor yang baru terungkap, DJP telah menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing (penulisan nilai faktur di bawah harga yang sebenarnya) dan penggunaan faktur fiktif/TBTS.
 
“Kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo.
 
Kesempatan ini dia juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global. “Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” pungkasnya.
 
DJP menegaskan komitmen akan  menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional, serta membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar kepatuhan meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.
 
Dalam pelaksanaan acara ini juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dari Kejaksaan RI Dedie Tri Haryadi dan Direktur HAM Kejaksaan RI.
 ELVIS 
Komentar

Tampilkan

Terkini