Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur bertugas mewakili gubernur dan membantu pelaksanaan fungsi pengawasan secara keseluruhan. "Fungsi pengawasan ini mencakup peran seperti inspektorat. Wakil gubernur setara dengan Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pembantu gubernur," jelas Mailangkay, yang dilantik sebagai wakil gubernur pada 20 Februari 2025 bersama Gubernur Yulius Selvanus.
"Saya menyadari posisi saya sebagai wakil gubernur. Misalnya, jika saya menerima kunjungan tamu, itu berarti saya mewakili gubernur dan ditugaskan olehnya," tegasnya.
Dalam imbauannya terkait pemberitaan, Wagub Victor Mailangkay menekankan pentingnya media untuk menghindari penggambaran yang menciptakan kesan adanya persaingan antara dirinya dan gubernur, sebuah narasi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan fokus pembangunan daerah.
Sebagai politikus senior kelahiran Makassar pada 20 September 1957, Mailangkay dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat. Kontribusinya di DPRD Sulut, termasuk dalam ibadah pagi dan kegiatan legislatif, sering disebut sebagai contoh kepemimpinan yang inklusif.
Pernyataan Mailangkay ini tidak hanya menjawab isu internal pemerintahan, tapi juga menginspirasi bagi generasi muda di Sulut. Di tengah tantangan seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan, harmoni antara gubernur dan wakil diharapkan mempercepat visi "Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."
(ELVIS)
