Anggota Banggar DPRD Sulut dari Fraksi Gerindra, Louis Carl Schramm, yang dikenal vokal, tiba-tiba menyoroti kurangnya keaktifan dewan komisaris BSG dalam memberikan penjelasan selama rapat.
"Ini tidak adil kita, tidak adilnya begini, undangannya itu direktur, direksi dan komisaris, tapi hanya direksi yang menjawab semua pertanyaan," sindir Ketua DPD Gerindra Kota Manado itu.
Dengan nada sedikit bercanda khas Manado, Louis menambahkan, "Perlu juga ini komisaris, kan ini komisaris gaji besar, musti ba jawab (harus menjawab) ini dia."
Louis kemudian melontarkan pertanyaan kepada Komisaris Utama BSG terkait dampak demonstrasi di Gorontalo terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dari BSG.
"Pak komisaris, ini torang belakangan dengar ramai-ramai demonstrasi yang ada di Gorontalo, ini bagaimana pak, apakah mengganggu target yang akan dicapai oleh Bank SulutGo dengan keadaan yang di Gorontalo ini, mengingat kita berkeinginan supaya ada PAD yang meningkat," tanya Louis.
Tak hanya itu, Louis juga menyoroti peran jajaran komisaris dan komite yang jumlahnya cukup banyak, terhadap kinerja BSG. Ia menilai Dewan Komisaris harus lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar dapat berkontribusi lebih signifikan dalam peningkatan laba.
"Yang kedua, kita lihat juga bahwa dewan komisaris ini juga sangat berperan atau tidak gitu, karena torang juga bisa mengusulkan evaluasi terhadap kinerja komisaris, termasuk kinerja dari pada komite, komite begitu banyak for apa dorang pe banyak begitu kong cuma duduk-duduk ribut-ribut disana," ujarnya, dengan nada menyindir.
"Ini semua karena kecintaan torang terhadap BSG," sambung Schramm, menegaskan bahwa kritiknya bertujuan untuk kemajuan BSG.
Menanggapi sindiran tersebut, Komisaris Utama Bank SulutGo, Ramoy Markus Luntungan, menjelaskan bahwa peran komisaris adalah melakukan pengawasan.
"Fungsi kami adalah mengawasi, masukan-masukan tadi its okey, kami juga akan mengawasi sesuai apa yang disampaikan, dan ini yang kami jalankan fungsi pengawasan," jelasnya.
Mengenai demonstrasi di Gorontalo, Ramoy menjelaskan secara blak-blakan bahwa akar permasalahan yang terjadi adalah konflik internal Pemerintah Daerah Gorontalo terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) April lalu. (Mars)
