Rapat Paripurna DPRD Sulut: Momentum Penegasan Arah Pembangunan
Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sulut pada Rabu (26/11/2025), Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE menegaskan bahwa APBD dan Propemperda 2026 merupakan fondasi utama yang akan menentukan jalannya pemerintahan selama satu tahun ke depan. Ia menyatakan bahwa kedua dokumen strategis ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif, adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penetapan APBD dan Propemperda ini menjadi kerangka kerja utama dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan efisien dan mampu menjawab tantangan serta peluang yang ada,” tegas Gubernur Yulius Selvanus.
Ia menambahkan bahwa kedua agenda ini akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin menyentuh kebutuhan masyarakat Sulut.
APBD 2026: Porsi Pendapatan Rp3,18 Triliun untuk Pembangunan Berbasis SDM dan Pariwisata
Setelah melalui proses pembahasan yang intensif antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD Sulut 2026 disepakati dengan struktur keuangan sebagai berikut:
- Total Pendapatan Daerah: Rp3.180.235.721.995
- Belanja Daerah: Rp3.019.612.390.563
- Penerimaan Pembiayaan: Rp50.000.000.000
Meski menghadapi tantangan fiskal yang relatif terbatas, Gubernur Yulius optimistis bahwa APBD ini mampu mengakselerasi berbagai program prioritas yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026. Fokus utama pembangunan tahun depan mencakup:
✔ Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi tenaga kerja.
✔ Pengembangan sektor agrobisnis sebagai sektor unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
✔ Peningkatan daya saing pariwisata Sulawesi Utara, termasuk pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan alam yang ramah lingkungan.
“Dengan alokasi anggaran ini, kami ingin memastikan setiap program pembangunan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Gubernur Yulius.
Propemperda 2026: Regulasi Dinamis dan Solutif
Selain pengesahan APBD, DPRD Sulut juga menetapkan Propemperda 2026 sebagai pedoman utama dalam pembentukan regulasi daerah sepanjang tahun anggaran mendatang. Gubernur Yulius menegaskan bahwa regulasi yang akan dihasilkan harus mampu mengikuti dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan menantang.
“Propemperda ini harus melahirkan aturan-aturan yang adaptif, solutif, dan relevan, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan daerah dan mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif-Legislatif: Kunci Keberhasilan Pembangunan
Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD Sulut atas kerjasama yang solid dalam merumuskan kedua dokumen strategis ini. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, didampingi para wakil ketua, menunjukkan komitmen bersama untuk memulai babak baru pembangunan Sulut yang lebih efisien, inovatif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Sulut yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Gubernur.
Harapan Menuju Pembangunan Berbasis Kesejahteraan dan Inovasi
Pengesahan APBD dan Propemperda 2026 ini menandai awal dari langkah strategis yang akan membawa Sulut menuju era pembangunan yang lebih progresif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan pengelolaan anggaran yang transparan, diharapkan seluruh program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat posisi Sulut sebagai daerah yang maju dan berdaya saing tinggi di Indonesia Timur.
ELVIS
