Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka, mengungkapkan bahwa pemangkasan TKD hingga 25%-30% akan menjadi pukulan telak bagi anggaran daerah. "Angka ini akan sangat berpengaruh pada sisi politik anggaran yang akan diketok palu sekitar bulan depan melalui APBD tahun 2026," ujarnya.
Beberapa Pemda telah berupaya mendekati Menteri Keuangan untuk meminta keringanan terkait kebijakan TKD ini. Tumbelaka menilai langkah ini wajar sebagai upaya menjelaskan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi daerah. "Diharapkan ada titik temu 'angka kompromi' terkait TKD, semisal pemangkasan 25%-30% menjadi sekitar 15%-20% atau di titik lainnya," jelasnya.
Dalam konteks kepentingan Sulut, Tumbelaka melihat Christiany Eugenia Paruntu (Tetty Paruntu) dan Partai Golkar (PG) Sulut dapat memainkan peran krusial. "Semestinya Tetty Paruntu dan PG Sulut bisa ikut berperan guna meyakinkan Pemerintah Pusat terkait TKD," tegasnya.
Tumbelaka memaparkan beberapa alasan mengapa Tetty Paruntu dan Golkar Sulut memiliki posisi strategis:
- Representasi di DPR RI: Tetty Paruntu sebagai wakil Sulut di DPR RI memiliki akses langsung ke Pemerintah Pusat.
- Pengusung Gubernur Sulut: Golkar Sulut merupakan salah satu partai pengusung Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang memberikan pengaruh dalam komunikasi dengan pemerintah.
- Posisi di DPRD Sulut dan Daerah: Golkar memiliki sejumlah pimpinan di DPRD Sulut dan Kabupaten/Kota, serta kepala daerah yang dapat menyuarakan kepentingan daerah.
- Hubungan Baik dengan Elit Politik: Tetty Paruntu dikenal memiliki hubungan baik dengan sejumlah elit politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.
"Masalah TKD hanya dibutuhkan saling pengertian yang lebih dalam sehingga ada titik temu dan itu perlu upaya pendekatan dari banyak pihak," pungkas Tumbelaka. Diharapkan, peran aktif Tetty Paruntu dan Golkar Sulut dapat menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait TKD.
(EL)
