Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Noor Achmad, secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, dan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, disaksikan oleh berbagai pejabat daerah dan tokoh masyarakat.
Kapal-kapal ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Talaud dan Sangihe. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi saat persalinan, yang masih menjadi isu krusial di daerah-daerah perbatasan.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan ini adalah realisasi dari kunjungan sebelumnya bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Ketua Baznas RI ke wilayah tersebut. Aspirasi masyarakat terkait peningkatan layanan kesehatan menjadi dasar dari program ini.
"Alhamdulillah, setelah penantian panjang, bantuan ini akhirnya dapat diserahkan. Kami berterima kasih kepada Ketua Baznas atas dukungan ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat," ujar Mendagri.
Selain dua unit kapal, Baznas juga memberikan bantuan operasional sebesar Rp1 miliar untuk mendukung kelancaran operasional kapal layanan kesehatan bergerak.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menjelaskan peran strategis BNPP dalam mengelola daerah perbatasan, menyelesaikan sengketa batas negara, dan mengkoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan.
"Pembangunan di daerah perbatasan adalah wujud pemerataan keadilan. Negara harus hadir agar masyarakat di perbatasan merasakan manfaatnya," tegas Mendagri.
BNPP juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, seperti yang telah berhasil dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Jayapura dan PLBN Sota Merauke.
"Di perbatasan seperti Skouw dan Sota, ekonomi kita mendominasi. Warga Papua Nugini berbelanja di wilayah kita, ini menunjukkan kemajuan dan dominasi Indonesia," jelas Mendagri.
Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan dan memperkuat pertahanan negara dari potensi infiltrasi.
BNPP terus mengumpulkan masukan dan aspirasi untuk memperkuat daerah perbatasan. Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akan diinventarisasi dan dibahas dalam rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pada pertengahan November mendatang.
"Kita akan mengumpulkan semua masalah dari usulan daerah, kemudian kita sesuaikan dan validasi, baru kita buat cetak biru pembangunan daerah perbatasan," pungkas Mendagri.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sulut.
(EL)
