Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling, SE, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut John Wiclif Aufa, APtnh, menyepakati percepatan legalitas aset daerah serta sertifikasi tanah masyarakat dalam pertemuan strategis di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Kamis (30/10/2025). Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan wilayah yang tertib, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan BPN Sulut. Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang dikenal sebagai pemimpin pilihan rakyat Sulut, menegaskan komitmen penuh pemprov dalam mendukung program BPN.
"Pemprov Sulut mendukung penuh upaya BPN dalam mempercepat legalitas aset pemprov dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergitas ini sangat penting agar pembangunan berjalan tertib serta setiap program memiliki dasar hukum yang jelas," ujar Gubernur YSK.
Bak gayung bersambut, John Wiclif Aufa menyambut baik dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa BPN Sulut siap memperkuat kerja sama, khususnya dalam penataan aset, penyelesaian konflik lahan, dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan wilayah.
"Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemprov Sulut guna memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas nasional," kata Aufa.
Selain isu utama legalitas aset, pertemuan juga membahas optimalisasi tata ruang dan koordinasi lintas instansi. Gubernur YSK menekankan pentingnya tata kelola pertanahan yang adil dan transparan.
"Koordinasi lintas instansi seperti ini sangat krusial untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, transparan, serta berpihak kepada masyarakat," tambahnya.
Gubernur YSK juga memberikan apresiasi tinggi terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan BPN. "Saya sangat mengapresiasi langkah BPN yang mempercepat program PTSL," tukasnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Sulut ini menjanjikan komunikasi intensif berkelanjutan dengan BPN. "Intinya, Pemprov Sulut akan terus menjaga komunikasi intensif dengan BPN Sulut," tegas YSK.
Kerja sama ini, menurut Gubernur YSK, akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mendorong investasi daerah. "Kami ingin pembangunan di Sulut berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, serta berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Dengan kesepakatan ini, diharapkan Sulawesi Utara semakin siap menghadapi era pembangunan berkelanjutan, di mana setiap langkah didasari pada legalitas yang kokoh dan manfaat langsung bagi masyarakat.
(ELVIS)
