Dalam pernyataannya kepada awak media pada Selasa (13/5/2025), Steven menegaskan bahwa DKIPS tidak memiliki catatan utang kepada media massa untuk tahun 2024. “Itu berita bohong. Jika ada utang pada 2024, pasti tercatat dan diketahui oleh Badan Keuangan serta Inspektorat. Kami menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Steven menjelaskan bahwa untuk tahun 2025, DKIPS belum melakukan kerja sama dengan media mana pun. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola dari sistem e-katalog versi 5 ke versi 6 (Inaproc) serta upaya efisiensi anggaran sebesar 10 persen, dari Rp7,5 miliar menjadi Rp6,8 miliar. “Efisiensi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik,” tambahnya.
Steven juga mengungkapkan bahwa DKIPS sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum untuk tata kelola kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut pada 2025. “Kerja sama dengan media baru akan dilakukan setelah Pergub ini selesai. Kami juga akan menggelar seleksi secara terbuka dengan kualifikasi dan syarat yang jelas,” tegasnya.
Menurut Steven, langkah ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama media. Ia menegaskan bahwa DKIPS berkomitmen untuk menjalankan proses yang adil dan profesional dalam menentukan mitra media.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat terkait pengelolaan anggaran DKIPS Sulut. Steven mengimbau semua pihak untuk tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang baik.
Redaksi: Sulut1News
0 Komentar