Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Viktor Mailangkay, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyatakan bahwa Pemprov Sulut menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Pemeriksaan oleh BPK ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi sebuah momentum penting untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan pangan, yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat," tegas Wagub Viktor.
Dalam sambutannya, Wagub Viktor menekankan pentingnya isu ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian strategis pemerintah daerah. Ketahanan pangan mencakup berbagai aspek vital, mulai dari stabilitas ekonomi, ketersediaan pangan yang memadai, pencegahan kerentanan sosial, hingga keberlanjutan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Pemprov Sulut telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh selama proses audit berlangsung. Dukungan ini meliputi penyediaan dokumen yang diperlukan, akses ke lapangan, serta koordinasi teknis yang responsif.
"Saya meminta setiap OPD untuk bersikap terbuka, responsif, dan kooperatif. Hasil pemeriksaan ini akan memberikan gambaran yang objektif mengenai area-area yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang perlu diperkuat di masa depan," ujar Wagub Viktor.
Lebih lanjut, Wagub Viktor menambahkan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi adalah bagian integral dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemprov Sulut telah menyiapkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan tata kelola sektor pangan di Sulawesi Utara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
( ELVIS)
