Bali Terancam: Surga Dunia yang Mulai Terkikis Dosa Pariwisata

Sulut1news.com, Bali - pulau yang dijuluki surga dunia, selama ini menjadi magnet wisata global. Pantai-pantai menawan, tradisi yang hidup, dan senyum hangat warga lokal menjadi daya tarik yang sulit ditandingi. Namun kini, pesona itu terancam memudar akibat krisis pariwisata yang kian nyata.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menunjukkan bahwa dalam empat bulan pertama tahun 2025, sebanyak 2.042.666 wisatawan mancanegara telah mengunjungi Bali—angka ini meningkat 10,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sayangnya, lonjakan ini justru menguak sisi gelap pariwisata di Pulau Dewata.

Ketika Surga Tercemar Perilaku Wisatawan

Meningkatnya kunjungan ternyata diikuti dengan maraknya pelanggaran norma dan kerusakan lingkungan. Banyak wisatawan asing tertangkap membuang sampah sembarangan, bersikap tidak sopan, hingga melakukan pelanggaran hukum. Kegelisahan ini bahkan sampai dituangkan dalam lagu satir berjudul “Ini Judulnya Belakangan” oleh duo folk lokal, Nosstress, yang menggambarkan keresahan warga terhadap perubahan sosial yang tak terkendali.

“Bali itu rumah kami, bukan hanya tempat liburan,” ujar salah satu lirik lagu tersebut—seolah menjadi jeritan hati masyarakat lokal yang mulai merasa terusik di tanah sendiri.

Gubernur Bali Geram: 400 Izin Usaha Dikuasai Asing

Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara terbuka mengkritik membanjirnya praktik usaha ilegal oleh orang asing. Ia menyoroti fakta mencengangkan: hanya di Kabupaten Badung, terdapat lebih dari 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai oleh warga negara asing. Ironisnya, banyak dari mereka tidak tinggal di Bali dan tidak memiliki kantor resmi, namun tetap beroperasi secara aktif.

“Ini jelas keterlaluan! Mereka mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan aturan dan budaya lokal,” tegas Koster.

Koster juga menyebut bahwa pariwisata Bali sedang dalam kondisi krisis, dengan sejumlah persoalan akut: mulai dari kemacetan parah, penumpukan sampah, vila-vila ilegal, hingga praktik sopir liar dan turis nakal.

Menurutnya, sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang dipakai pemerintah pusat terlalu longgar, membuka celah bagi investor asing menguasai sektor vital, bahkan hingga ke skala mikro.

Langkah Tegas: Penertiban dan Audit Besar-besaran

Sebagai respons, Gubernur Bali telah menandatangani Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang menjadi dasar operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali. Pemerintah juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pariwisata, khususnya yang dikuasai oleh pihak asing.

Ahli Pariwisata: Bali Harus Beralih ke Wisata Berkualitas

Kritik tajam juga datang dari Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari, yang menyebut bahwa kebijakan bebas visa dan visa on arrival (VoA) telah membuka pintu bagi wisatawan kelas menengah ke bawah yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan bisnis ilegal.

“Kita tidak bisa terus menerapkan konsep mass tourism. Yang dibutuhkan Bali adalah quality tourism—wisata yang personal, ramah lingkungan, dan menghormati kearifan lokal,” ujar Azril.

Ia menyarankan agar Bali fokus pada customized tourism, yakni konsep wisata yang lebih eksklusif dan berkualitas, menekankan aspek pengalaman mendalam, budaya, dan interaksi yang positif antara wisatawan dan masyarakat lokal.

Bali di Persimpangan Jalan

Krisis yang dihadapi Bali bukan hanya persoalan izin atau perilaku turis, tetapi menyangkut identitas dan masa depan pulau ini. Jika dibiarkan, Bali berisiko mengalami kemunduran dari segi ekonomi, sosial, hingga citra globalnya sebagai destinasi wisata utama dunia.

“Bali harus diselamatkan—bukan hanya untuk turis, tetapi juga untuk generasi masa depan,” pungkas Koster.

Kini, bola ada di tangan pemerintah, pelaku pariwisata, dan seluruh masyarakat Bali. Apakah Bali akan terus menjadi surga yang memikat dunia, atau berubah menjadi pulau yang kehilangan jiwanya karena keserakahan dan ketidakpedulian?