"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang adalah kepala daerah, dan yang mengundang adalah Presiden," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2).
Jokowi menilai bahwa sebagai pejabat yang telah dipilih oleh rakyat, para kepala daerah seharusnya tetap menghadiri acara tersebut demi kepentingan bangsa dan negara.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan lain," tegasnya.
Instruksi Megawati Usai Penahanan Hasto
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP agar menunda perjalanan menuju retreat pemerintahan yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025. Keputusan itu diambil setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.
Megawati juga meminta agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan segera menghentikan langkah dan menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya sebagai Ketua Umum PDIP.
PDIP Tak Tunjuk Plt Sekjen Pasca-Penahanan Hasto
Dalam perkembangan lainnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa untuk sementara kendali partai langsung berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
"Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujar Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam.
Komar juga menegaskan bahwa seluruh kader PDIP, termasuk fraksi di DPR, harus menunggu arahan langsung dari Megawati terkait langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi situasi ini.
Keputusan Megawati ini semakin menambah dinamika politik di internal PDIP, terutama menjelang penyelenggaraan retreat pemerintahan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Apakah para kepala daerah dari PDIP akan tetap mengikuti instruksi partai atau memilih hadir di acara yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo? Situasi ini masih menjadi tanda tanya besar.
(Redaksi Sulut1News)
0 Komentar