Sulut1news.com Manado - Paripurna penetapan APBD 2025, Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Sulut beri catatan kritis. Catatan kritis anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Golkar itu, menyampaikan hal itu dalam upaya memperjuangkan amanah rakyat agar apa yang menjadi kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian dan realisasi lewat APBD telah dilakukan.
Menurut Ketua Fraksi Golkar Priscilla Cindy Wurangian mengatakan, lewat rumusan yang dibacakan sebelum paripurna penetapan APBD pada Jumat (29/11/2024), menyebut sejumlah catatan kritis yang mengingatkan Pemerintah Provinsi selaku pelaksana anggaran agar penjabaran APBD wajib memberlakukan sistim Money Follow Program, sehingga setiap aspirasi masyarakat yang diperjuangkan lewat DPRD benar-benar ditindak lanjuti, lewat program kerja SKPD.
"Anggaran seremonial atau rutin yang direalisasikan oleh SKPD, tetapi setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat yang telah disetujui dalam APBD itu wajib dianggarkan dan direalisasikan dalam pelaksanaan program kegiatan. Ingat harus berlaku sistim Money Follow Program,” tandas, Priscilla Cindy
Juga Srikandi partai Golkar yang masuk DPRD Sulut dari Dapil Bitung – Minut ini juga menyentil terkait virus African Swine Fever (ASF) yang berdampak sangat parah di Sulut, sehingga membuat para pengusaha kecil bahkan berskala besar harus gulung tikar, menjadikan daging Babi meroket, maka itu perlu mendapatkan perhatian agar dicarikan solusi.” Ini sudah terangkat dalam pembahasan kita, jadi perlu mendapatkan perhatian,” tandas Cindy.
Selanjutnya terkait penambahan modal BSG, Fraksi Partai Golkar menyetujui dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan.” Perlu ada perencanaan matang untuk mempertahankan pemprov sebagai pemegang saham utama, agar BSG tetap menjadi Bank kebanggaan masyarakat Sulut,” imbuh Cindy.
Wurangian juga meminta Pemprov Sulut agar SIPD menjadi dasar dalam menjalankan program disetiap SKPD, sehingga berbagai usulan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang Kesehatan, Pendidikan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, serta Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Perumahan, harus menjadi program utama di setiap pelaksanaan APBD," pungkasnya. (Karel).
0 Komentar