"Pemprov Sulut akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi informasi kelangkaan beras yang beredar," tegas Mangala. Tim akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan situasi di lapangan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Lebih lanjut, Mangala memberikan peringatan keras kepada para tengkulak yang terbukti melakukan penimbunan beras secara sengaja. "Jika ditemukan bukti penimbunan, kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses hukum," ancamnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan.
Mangala menjelaskan bahwa kelangkaan beras bukan hanya masalah lokal Sulut, melainkan fenomena nasional. Namun, Pemprov Sulut, di bawah arahan Gubernur, telah mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk mengatasinya. Rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bulog, telah dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Upaya intervensi pasar ini, kata Mangala, bukan hanya untuk menstabilkan harga, tetapi juga sebagai wujud komitmen Pemprov Sulut terhadap ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan. "Masalah beras ini kompleks, menyangkut aspek hulu hingga hilir," jelasnya. Oleh karena itu, Pemprov Sulut juga mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah.
Untuk memastikan stabilitas harga beras, Pemprov Sulut juga akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi melalui Satgas Pangan, guna mencegah praktik spekulatif. "Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang wajar," tutup Mangala.
Dengan respons cepat dan koordinasi yang solid antar lembaga, Pemprov Sulut menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan daerah sebagai pilar utama pembangunan sosial dan ekonomi Sulut. Langkah-langkah proaktif ini diharapkan dapat meredam dampak kelangkaan beras dan melindungi daya beli masyarakat.
(ELVIS)
0 Komentar