Sulut1news.com, Manado – Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tengah dirancang di Sulawesi Utara—yakni KEK Industri dan KEK Pariwisata—diharapkan menjadi tonggak transformasi ekonomi Bumi Nyiur Melambai. Namun di balik ambisi besar itu, muncul serangkaian tantangan serius yang bisa menghambat pencapaian cita-cita masyarakat menuju kemandirian dan daya saing global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
Ventje Pinontoan, tokoh masyarakat Sulut, menyuarakan harapan kuat agar pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan nyata. “Tanpa dukungan regulasi dan insentif yang memadai, KEK hanya akan jadi konsep di atas kertas. Padahal inilah saatnya Sulut bangkit,” ujarnya.
Kendala utama dalam pengembangan kedua KEK ini berkutat pada masalah regulasi dan sengketa lahan. Banyak aset di kawasan KEK Pariwisata Likupang masih terikat kontrak lama dengan BUMN, sementara di kawasan KEK Industri, proses pembebasan lahan kerap tersendat akibat ketidakjelasan status kepemilikan.
“Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE diharapkan mampu jadi lokomotif ekonomi baru. Tapi bagaimana bisa bergerak cepat jika tanah saja belum bersih statusnya?” ujar Pinontoan.
Ventje Rumambi menambahkan bahwa KEK tak bisa dibiarkan terbengkalai lebih lama. Ia menekankan perlunya percepatan regulasi serta penguatan kapasitas manajerial badan pengelola KEK.
“Master plan dan roadmap harus disusun secara detail. Dinas teknis seperti Disperindag dan Bappeda harus keluar dari zona nyaman. KEK butuh kerja ekstra, bukan sekadar rutinitas birokrasi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Delbert Mongan. Menurutnya, lambannya langkah perusahaan daerah pengelola KEK membuat investor kehilangan kepercayaan. Ia mendesak agar struktur dan kepemimpinan badan usaha tersebut segera dibenahi.
“Banyak investor sudah antre, tapi ekosistemnya belum siap. Jalan menuju KEK Likupang dari Bandara Sam Ratulangi pun masih butuh peningkatan. Kalau pusat tak turun tangan, peluang ini bisa hilang,” paparnya.
Rumambi menegaskan, inilah saat pembuktian bagi kepemimpinan YSK-VICTORY. Ia menyarankan pembentukan tim terpadu lintas instansi, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan keamanan dan kepastian investasi di kedua KEK.
“Gubernur Yulius punya kedekatan politik dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ini modal besar. Kalau beliau turun langsung, saya yakin KEK bisa jadi simbol keberhasilan nasional dari Sulut,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan di depan mata, masyarakat Sulawesi Utara menantikan langkah konkret dan terukur dari pemerintah. Bukan hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan, tetapi untuk mewujudkan mimpi lama: Sulut yang berdiri tegak di panggung ekonomi nasional dan internasional.
(ELVIS)
0 Komentar