Sulut1News. Com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kembali memanas. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, angkat bicara menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PWI versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Wina Armada. Dalam pernyataan resminya, Hendry menyebut pernyataan Wina sebagai "ngawur" dan tidak berdasar, serta menyampaikan enam poin penting untuk meluruskan situasi.
1. Keputusan Dewan Kehormatan Tidak Mengikat
Hendry menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan PWI tidak bersifat mengikat dan hanya bisa dijalankan jika dieksekusi oleh Ketua Umum PWI Pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PD-PRT organisasi. Ia mencontohkan kasus Zulkifli Gani Ottoh yang pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan, namun tetap aktif karena tidak dieksekusi oleh Ketum saat itu, Atal S Depari.
"Zulkifli bahkan menjadi Steering Committee Kongres PWI ke-25 di Bandung. Kalau dia bukan anggota PWI, tidak mungkin menjabat posisi itu," ujar Hendry.
2. Tuduhan Penyelewengan Dana Tak Berdasar
Menanggapi tudingan penyelewengan dana kerja sama antara PWI Pusat dan FH BUMN, Hendry menegaskan bahwa tuduhan tersebut sudah terbantahkan oleh audit resmi Kantor Akuntan Publik Haryo Tienemar yang menyatakan tidak ada penyelewengan dana.
"Hasil audit itu telah saya serahkan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan akuntannya sudah dimintai keterangan oleh polisi," ujarnya. Ia juga menuding Wina tidak memahami akuntansi dan meminta agar tidak asal bicara.
3. Pengesahan AHU Masih Berlaku
Menurut Hendry, pengesahan dari Administrasi Hukum Umum (AHU) atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat hingga kini masih sah dan berlaku. Ia menyebut bahwa upaya kelompok KLB untuk menganulir kepemimpinan resmi justru kandas karena tidak memenuhi syarat dan dinilai cacat prosedur.
"Akte notaris PWI KLB sudah saya laporkan ke Bareskrim Polri karena diduga memuat keterangan palsu, seolah-olah dihadiri 20 PWI Provinsi padahal itu tidak benar," jelasnya.
4. Rekam Jejak Buruk Wina Armada
Hendry juga menyinggung sejarah kelam Wina Armada saat menjabat sebagai Sekjen PWI di era Ketua Umum Tarman Azzam. Menurutnya, Wina kala itu dianggap berkhianat dan bahkan dimarahi di depan forum kongres.
"Heran juga masih punya ambisi menjadi Sekjen padahal KLB yang digagas tidak kuorum dan tak memenuhi syarat 2/3 dukungan PWI Provinsi," sindirnya.
5. Tuduhan Soal Pelatihan SKK Tidak Benar
Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya tidak lulus pelatihan untuk masuk ke SKK Salemba. Hendry menyebut dirinya aktif menulis di Majalah Tifa Sastra UI dan sempat beberapa kali menulis di Salemba.
"Mungkin daya ingat Wina mulai menurun," tukasnya.
6. Siap Hadapi Tantangan, Kongres 2028 Adalah Ajang Resmi
Menutup pernyataannya, Hendry menegaskan bahwa dirinya masih sehat baik secara fisik maupun mental, dan siap menjalankan tugas sebagai Ketua Umum hingga akhir masa jabatan.
"Kalau ada yang ingin menggantikan, ikuti mekanisme yang ada. Kongres berikut baru akan digelar tahun 2028, jadi bersiaplah secara baik-baik," pungkasnya.
(EL)
0 Komentar