Rakor ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Sekretaris Provinsi Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Transparansi dan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam sambutannya, Wamendagri Dr. Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan efisiensi yang baik, kita bisa memastikan APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat," tegas Wamendagri.
Lebih lanjut, ia berharap melalui rakor ini, pemerintah daerah dapat memperkuat strategi dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan efisiensi belanja daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara berkelanjutan.
Komitmen Bupati Minut dalam Efisiensi Anggaran
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Pemerintah Kabupaten Minut berkomitmen untuk mendukung semua program serta arahan Pak Wamendagri, terutama dalam melakukan efisiensi anggaran yang ada di dalam postur APBD. Kami akan memastikan bahwa belanja daerah benar-benar digunakan secara efektif demi kemajuan Minahasa Utara dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Joune Ganda.
Dukungan Pemprov Sulut untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulut terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara dalam menyusun strategi dan kebijakan anggaran yang lebih efisien, guna mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan anggaran yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
(EL)
0 Komentar