Sulut1news.com, Manado - Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kader partai yang menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda kehadiran mereka dalam acara Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, menjadi viral di media sosial dan trending topic. Instruksi ini berdampak pada kepala daerah yang berasal dari partai berlambang banteng tersebut walaupun ada beberapa Kepala Daerah yang tetap mengikuti kegiatan ini.
Mantan Bupati Minahasa Selatan periode 2003-2010, Ramoy Markus Luntungan (RML), turut menyoroti langkah Megawati. Menurutnya, instruksi tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap pemerintahan daerah dan tindakan yang tidak disiplin.
“Ini sudah salah kaprah. Ketua umum partai tidak berhak memberhentikan kepala daerah, sementara kepala pemerintahan bisa menindak kepala daerah yang melanggar aturan, bertindak indisipliner, dan membangkang terhadap pemerintah karena itu bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan,” ujar RML, yang juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri/BNPP periode 2011-2016.
Lebih lanjut, RML menegaskan bahwa kepala daerah yang telah terpilih melalui proses demokrasi harus lebih loyal kepada pemerintah daripada partai politiknya.
“Kalau anggota partai yang menjadi anggota legislatif boleh tunduk pada ketua partai, tetapi jika sudah menjadi kepala daerah pilihan rakyat, maka ia harus mengikuti aturan pemerintah,” tegasnya.
Sebagai penutup, RML mengutip pernyataan terkenal dari Presiden AS John F. Kennedy: "When my loyalty to country begins, then my loyalty to party ends." (Ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai, maka kesetiaan saya kepada partai berakhir).
Instruksi Megawati ini pun menuai berbagai reaksi di kalangan publik dan politikus. Apakah ini akan berdampak pada hubungan antara pemerintah pusat dan kepala daerah dari PDIP? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
(EL)
0 Komentar