Anggota DPRD Toni Supit didampingi anggota dapil nusa utara Vionita Kuera dari fraksi GOLKAR, mengatakan bahwa Ranperda ini bisa jalan jika di dukung dengan anggaran mencukupi, kemudian harus ada kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, pengacara- pengacara yang bermitra dengan Pemkab Sitaro." tandas Supit, Selasa, (5/11/2024).
Legislator PDIP Dapil Nusa Utara juga menuturkan, pada prinsipnya tugas legislasi itu harus dijalankan secara baik dan tentunya sesuai dengan dasar aturan yang berlaku.
Toni Supit, juga mengapresiasi kehadiran
Pimpinan dan anggota dewan kabupaten Sitaro yang datang ke dprd sulut luar biasa karena dipimpin langsung oleh pimpinan dan juga ketua ketua komisi komisi 1 dan Komisi 2.
Selain itu Toni Supit, mengapresiasi Pak Setwan serta jajaran persidangan dprd sulut dan yang telah memberikan arahan terkait konsultasi referensi Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.
Supit mengatakan, kita sudah ada Perda tentang bantuan hukum kepada masyarakat yang dikategorikan tidak mampu. Ada satu masalah sebuah Perda kalau tidak ada anggarannya itu tidak akan jalan. Jadi yang paling utama menyusun ranperda menjadi Perda itu harus juga disertai dengan anggaran sebab asas keadilan yang kita bingkai di dalam peraturan daerah ini, nanti setelah kita lakukan sosialisasi. Juga sebelum menjadi Perda kita percaya menjaring semua masukan-masukan sehingga menjadi satu produk hukum peraturan daerah kemudian perda ini tentu akan jalan setelah masyarakat mengadu mencari keadilan datang kepada lembaga yang terhormat dan ini harus dilayani betul-betul," tandas TS.
" Nah dengan tentu harus ada kerjasama dengan bagian hukum dan juga avokad atau pengacara pengacara yang ada yang bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga dewan perwakilan rakyat daerah. Problemnya siapa yang akan membayar?, atau yang menanggung pengacara ini? tentu daerah," pungkas
Tonsu, sapaan akrab.(Karel).
0 Komentar