Dinamika sosial dan politik yang tinggi di Sulut telah terlihat sejak awal tahun. Meningkatnya suhu politik ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti rivalitas kandidat, polarisasi masyarakat, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan. Meski begitu, diskusi mengenai apa saja penyebabnya bukan lagi menjadi prioritas utama. Saat ini, yang lebih penting adalah langkah-langkah konkret dari semua pihak, khususnya Aparat Negara, KPU, dan Bawaslu, untuk bertindak profesional dan menjaga netralitas.
“Jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang justru menambah kerawanan,” ujar Taufik Tumbelaka salah satu pemerhati politik di Sulawesi Utara. Langkah proaktif seperti penguatan pengawasan, komunikasi terbuka, dan penerapan aturan yang tegas harus menjadi fokus utama. Hal ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, terutama poin pertama, yakni penguatan demokrasi. Dalam konteks ini, menjaga stabilitas sosial politik menjadi prioritas setidaknya hingga pelantikan para kepala daerah terpilih pada awal 2025.
Tiga Titik Rawan Pilkada Serentak
Terdapat tiga fase yang dinilai sangat krusial dalam Pilkada Serentak 2024:
1. Masa Tenang – Tiga hari sebelum Hari-H, masa ini sering kali justru diwarnai dengan berbagai pelanggaran seperti praktik politik uang dan propaganda terselubung.
2. Hari-H Pemungutan Suara – Pada hari pemilihan, potensi konflik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) cukup besar. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan data pemilih, tuduhan kecurangan, hingga perselisihan antar pendukung.
3. Masa Penghitungan Suara – Periode ini merupakan ujian terberat. Mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS hingga pengumuman resmi KPU, ketegangan di masyarakat berpotensi meningkat. Ketidakpuasan terhadap hasil sering kali menjadi pemicu utama gejolak, terutama jika ada persepsi ketidakadilan.
“Peran semua pihak sangat penting, termasuk Aparat Negara, KPU, dan Bawaslu. Mereka harus bertindak sebagai water coolant untuk mencegah suhu politik memanas,” ujarnya.
Harapan Menuju Demokrasi yang Berkualitas
Meski tantangan besar menghadang, harapan untuk Pilkada yang damai tetap tinggi. Koordinasi lintas institusi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas menjadi kunci. Dengan kerja sama yang solid, Sulut bisa membuktikan bahwa demokrasi adalah kekuatan, bukan kelemahan.
Pilkada Serentak 2024 bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga ujian bagi kedewasaan demokrasi kita. Mari bersama-sama menjadikan momen ini sebagai langkah menuju Indonesia yang lebih baik, khususnya di Sulawesi Utara.
(ELVIS)
0 Komentar