Dihadiri Koordinator Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Sulut, Charles Worotitjan.
Diketahui tahapan pencalonan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024 sudah didepan mata, KPU Provinsi sulut membuka ruang berkoordinasi dengan 15 KPU Kabupaten dan Kota agar tidak miss, kata Lani Ointu didampingi Plh. Ketua KPU Sulut Salman Saelangi, saat buka kegiatan.
Lani juga melakukan pengecekan kehadiran komisioner kpu kabupaten dan kota yang hadir dalam rakor tersebut.
Ada hal menarik saat pengecekan kepada ketua- ketua kpu kabupaten kota, sekretariat, apakah kehadirannya, ada semua? Adakah yang masih menemui kendala soal anggaran?
Lani mengingatkan, dalam hal menuntaskan tugas jelang tahapan pencalonan kepala daerah oleh KPU kabupaten dan kota hendaknya terus lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kalau masih ada yang belum capai target laporan pengelolaan anggarannya.
Untuk itu, Lani juga menghimbau kepada ketua- ketua kpu kabupaten/kota, bahwa anggaran itu sangat menentukan lancar tidaknya tugas-tugas kpu. Terus berkoordinasilah dengan pemda. Bagaimana bisa berjalan baik kalau anggaran tidak ada," ujar Ointu.
"Realisasi dana Pilkada yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sangat berpengaruh pada jalannya tahapan dan berdampak secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada."imbuh Lani.
Diingatkan lagi, setiap kegiatan kpu kabupaten/kota jangan lupa mengundang forkompimda untuk hadir selaku mitra stakeholder, karena mereka- merekalah punya andil bisa berpartisipasi dalam membantu tugas-tugas kpu."tandas Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Lanny Ointu yang didampingi oleh Plh Ketua KPU Sulut, Salman Saelangi. (Karel).
0 Komentar