Diungkapkan Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, dana UMKM yang terealisasi hanya sebesar Rp2,7 triliun.
“Akibatnya Sulut berada di ranking 25 secara nasional. Ini sesuatu hal yang sangat disayangkan. Potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Bisa dibayangkan kalau uang sebesar itu beredar di masyarakat, akan menjadi modal yang memiliki daya ungkit bagi perekonomian,” ungkap Wagub Kandouw saat menghadiri agenda Rakorda Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Tahun 2023 di Sulut yang dilaksanakan di aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Selasa (11/04/2023).
Agar tidak terulang, Wagub Kandouw kembali mengingatkan jajaran kepala dinas koperasi se Sulut yang turut hadir, untuk melakukan evaluasi, sehingga dana yang teserap bisa mencapai 50 persen.
“Berbagai kendala yang ada ini, kuncinya adalah jangan jemu-jemu untuk mengingatkan UMKM, lakukan endorsement. Dan khusus untuk dinas koperasi kabupaten dan kota sebagai ujung tombak jangan puas berada di comfort zone,” ingatnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani, yang memfasilitasi kegiatan penting tersebut. “Apresiasi yang tinggi kepada Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Keuangan, OJK dan Bank Indonesia yang gencar untuk melakukan sosialisasi sehingga UMKM dapat memperoleh pinjaman,” tandasnya.
Di sisi lain, adanya kendala penyaluran pinjaman yang turut melibatkan Bank Himbara, dengan mekanisne prudential banking, Kandouw berharap agar ada jalan keluarnya.
“Butuh komitmen Bank Himbara, agar UMKM tidak mengalami kesulitan. Butuh informasi yang jelas. Perlu disampaikan bahwa pinjaman UMKM bukan hibah. Artinya, ada proses pengembalian. Hal ini diperlukan edukasi bagaimana cara pelaporannya. UMKM kalau tidak dibantu mereka tidak akan tahu,” tandasnya sembari menambahkan kegiatan yang dilangsungkan dapat memotivasi dinas koperasi serta Bank Himbara.
“Supaya punya pemikiran yang sama demi pertumbuhan ekonomi, pencipataan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat Sulut,” pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulut, Ronald Sorongan menyampaikan total UMKM yang ada di Sulut saat ini, terdapat 384.295 UMKM. Masing-masing, usaha mikro sebanyak 375.541, usaha kecil terdapat 7.100 dan usaha menengah 1.574.
Ia mengatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi UMKM saat mengajukan pinjaman, yakni BI cheking, yakni tentang layanan informasi untuk mengetahui riwayat atau jejak skor kredit atau pinjaman debitur.
“Rata-rata terkendala BI checking. Hal ini sudah disampaikan ke pelaku UMKM dan disosialisasi,” uja Sorongan.
Turut hadir, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulut, Nikodemus Sigit Rahardjo, Kepala OJK Sulutgomalut Winter Marbun, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Praseno Hadi dan kepala dinas koperasi se Sulut.
(Redaksi/*)
0 Komentar