Hasto menekankan komitmen ideologis PDI-P yang sejalan dengan kebijakan Soekarno yang menolak kehadiran delegasi Israel di Asian Games 1962, sekalipun berujung pada sanksi dari Komite Olimpiade Dunia. Ia bahkan menyinggung penyelenggaraan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai inisiatif Soekarno untuk menciptakan alternatif pesta olahraga internasional. Keputusan PDI-P menolak Timnas Israel, meskipun berdampak pada penurunan suara elektoral, dibenarkan Hasto dengan meningkatnya kesadaran publik atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza.
Namun, Hasto juga menghubungkan kasus Harun Masiku dengan tekanan yang dialaminya. Ia mencatat peningkatan signifikan pemberitaan terkait kasus Harun Masiku, mantan kader PDI-P yang kini buron, dari hanya dua pemberitaan pada April 2023 menjadi 2.226 pemberitaan di media sosial dan 48 di media online pada Agustus 2023.
Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Hasto dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan, atas tuduhan mendanai suap untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu, serta perintangan penyidikan dengan menginstruksikan Harun Masiku untuk menghilangkan barang bukti. Jaksa menilai perbuatan Hasto memenuhi unsur Pasal 21 UU Tipikor dan pasal-pasal terkait.
Hasto membantah tuntutan tersebut, menyebutnya sebagai imajinasi dan rangkaian cerita penyidik. Kasus ini kini menjadi sorotan publik, menghubungkan isu politik luar negeri dengan dinamika politik dalam negeri dan proses hukum yang sedang berjalan. Perkembangan selanjutnya dari persidangan ini akan menentukan nasib Hasto Kristiyanto.
Sumber: Kompas.com (diolah oleh Sulut1news.com)
0 Komentar