Rakor yang dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sulut, Forkopimda, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut Rainer Nicko Dondokambey, instansi teknis, dan mitra strategis, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi Karhutla secara terintegrasi. Gubernur Yulius menekankan perlunya tindakan cepat, terkoordinasi, dan berbasis data untuk menghindari keterlambatan respons.
"Karhutla mengancam kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Kita harus proaktif, bukan reaktif," tegas Gubernur Yulius.
Rakor membahas strategi komprehensif, termasuk: pemetaan wilayah rawan kebakaran; penguatan sistem deteksi dan peringatan dini; peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC); sinergi TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat adat; serta sanksi tegas bagi pelaku pembakaran ilegal.
Gubernur menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera mengimplementasikan Rencana Kontinjensi Karhutla 2025, dengan dukungan anggaran memadai dan pemanfaatan teknologi satelit dan drone untuk deteksi dini dan respon cepat.
Sebagai langkah konkrit, Pemprov Sulut akan membentuk Posko Pemantauan Karhutla Terpadu selama musim kemarau sebagai pusat kendali informasi dan aksi cepat lintas wilayah. Koordinasi antarwilayah dan sektor akan diperkuat, termasuk distribusi logistik, penyebaran personel TRC, dan integrasi informasi dari tingkat desa hingga provinsi.
Gubernur Yulius menyatakan komitmen Sulut untuk menjadi provinsi tanggap bencana, meminimalisir dampak ekologis, melindungi warga, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan sistem pencegahan yang kuat, teknologi pendukung, dan keterlibatan masyarakat, Sulut berharap dapat mengurangi dampak Karhutla dan mengamankan masa depan lingkungan dan generasi mendatang.
(EL)
0 Komentar