Dalam pernyataan tertulisnya, Liow menjelaskan bahwa dana yang disebut-sebut digunakan untuk membayar influencer, sejatinya dialokasikan untuk kerja sama media resmi. “Jems Tuuk keliru memahami nomenklatur anggaran. Dalam dokumen, memang tertulis ‘pembayaran konten’, namun realisasinya adalah kerja sama media,” ujar Liow.
Liow mengungkapkan bahwa seluruh proses perencanaan dan pengesahan anggaran dilakukan secara transparan dan legal, melalui mekanisme pembahasan di DPRD Sulut — termasuk oleh Jems Tuuk ketika masih menjabat sebagai anggota dewan. “Potensi korupsi bisa dideteksi sejak tahap perencanaan. DPRD adalah bagian penting dari proses ini,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa Kominfo rutin diaudit oleh Inspektorat Provinsi Sulut sebanyak tiga kali setahun dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). “Tahun 2023, tidak ada satu pun catatan pelanggaran. Kami bekerja sesuai prosedur,” ungkap Liow.
Menanggapi polemik ini, Liow menyampaikan bahwa Kominfo tengah menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum baru untuk mengatur tata kelola kerja sama media, termasuk mekanisme pendaftaran media di Dewan Pers.
Terkait dorongan agar Kepolisian Daerah Sulut mengusut dugaan korupsi, Liow menyatakan kesiapannya untuk diperiksa. “Silakan Polda turun tangan. Semua dokumen sudah kami serahkan. Tapi jangan memakai pendekatan yang bersifat menekan,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak psikologis dari tuduhan ini terhadap para staf Kominfo. “Akibat tekanan ini, semangat kerja menurun. Bahkan bendahara kami sampai jatuh sakit,” tambahnya.
Liow mengingatkan publik soal capaian Pemprov Sulut yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dari BPK, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berlangsung damai. Ia menyebut kerja sama media turut andil dalam keberhasilan tersebut.
“Sulut telah menjadi contoh dalam stabilitas dan keterbukaan informasi. Ini bukan kerja satu pihak, tapi kolaborasi semua elemen, termasuk media,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Liow kembali menegaskan bahwa dana kerja sama media disalurkan langsung ke rekening perusahaan media resmi, bukan ke rekening pribadi atau influencer. “Kami tidak pernah membayar jasa media sosial. Itu fitnah,” pungkasnya.
Catatan penyempurnaan:
- Judul dibuat lebih padat dan informatif.
- Struktur paragraf dibagi dalam subjudul tematik agar memudahkan pembaca online.
- Gaya bahasa disesuaikan agar tetap profesional tetapi lebih enak dibaca.
- Penegasan di akhir artikel memperkuat klarifikasi utama Liow.
(EL)
0 Komentar