Dalam rapat tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), diwakili oleh Dr. Budi Prijono, Wakil Ketua BPK RI, menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Prijono menekankan pentingnya laporan tersebut yang dinilai berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, ketercukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Berdasarkan pemeriksaan BPK RI, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun 2024 telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang material,” ujar Prijono. Dengan penilaian tersebut, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya berturut-turut.
Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada BPK RI atas kinerja yang telah dilakukan. “Pencapaian WTP ini merupakan indikator komitmen kami terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya. Selvanus juga menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.
Namun, BPK RI juga mencatat beberapa temuan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sulut, termasuk kekurangan volume pekerjaan pada 44 paket yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 3,49 miliar rupiah, serta masalah terkait pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar 1,48 miliar rupiah.
Ketua DPRD, Fransiskus Andi Silangen, menutup acara dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan berkontribusi dalam rapat paripurna. Ia juga memberikan penghargaan kepada BPK RI dan pihak terkait yang telah berperan dalam pengawasan keuangan daerah.
Dengan pencapaian ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan demi kesejahteraan masyarakat.
(ELVIS)
0 Komentar