Sulut Jadi Provinsi Pertama Gelar Sosialisasi Program 3 Juta Rumah: Gubernur Yulius Selvanus Pimpin Langsung Rakor di Wisma Negara

Sulut1news.com, Manado – Provinsi Sulawesi Utara mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Nasional 3 Juta Rumah, yang merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, di Wisma Negara, Rumah Dinas Gubernur Sulut, Kompleks Bumi Beringin, pada Rabu (16/4/2025).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A., serta perwakilan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perumahan rakyat. Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai lini ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan agenda nasional penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Imran menjelaskan bahwa program 3 juta rumah akan dilaksanakan melalui tiga skema besar: pembangunan di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir, masing-masing sebanyak 1 juta unit. Data dari BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas 2023) menyebutkan adanya backlog perumahan secara kuantitatif sebanyak 9,9 juta dan secara kualitatif mencapai 26,9 juta rumah tangga. Sekitar 4,5 juta rumah tangga mengalami keduanya: tidak memiliki rumah dan tidak tinggal di hunian layak.

"Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan sebagian besar tinggal di tempat yang tak layak huni. Ini yang coba diatasi melalui program ini," ujar Imran.

Ia juga menegaskan bahwa program ini bukan sepenuhnya rumah gratis. Skema pelaksanaan mencakup pembangunan rumah baru dan perbaikan (renovasi/rehabilitasi) rumah yang sudah ada. Program ini akan dijalankan dengan pendekatan multi-stakeholder dan multi-ekosistem, melibatkan kementerian/lembaga pusat, pemerintah daerah hingga desa, serta pengembang swasta dan masyarakat.

Untuk rumah baru, pemerintah menggunakan skema Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Sementara untuk renovasi dan rehabilitasi, digunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Penerima FLPP akan mendapatkan subsidi tunai sebesar:

• Rp7 juta per orang di luar DKI Jakarta dan Papua
• Rp8 juta untuk pasangan suami istri
• Rp12 juta di wilayah DKI Jakarta dan Papua

Sementara itu, penerima bantuan BSPS akan mendapatkan:

• Rp20 juta per rumah tangga di luar Papua
• Rp40 juta per rumah tangga di Papua

“Dengan skema ini, pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang sehat dan layak,” tambah Imran.

Terkait kuota rumah untuk Sulawesi Utara, Imran menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu usulan resmi dari pemerintah daerah. Data usulan ini akan dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2025 dari BPS.

"Kami beri waktu sampai April, mungkin diperpanjang ke Mei. Semester dua tahun ini sudah harus jalan 100 persen, kita naikkan kecepatan ke gigi empat," tegasnya.

Program ini didukung anggaran besar dari Kementerian PKP RI tahun 2025, yakni senilai Rp3,462 triliun, dengan rincian:

• Program Dukungan Manajemen: Rp671,05 miliar
• Program Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp2,791 triliun (Fisik: Rp2,707 triliun, Non-fisik: Rp84,17 miliar)
• Ditjen Kawasan Pemukiman: Rp541,60 miliar
• Ditjen Perumahan Pedesaan: Rp290,28 miliar
• Ditjen Perumahan Perkotaan: Rp1,475 triliun

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program nasional ini.

“Kami berharap program ini dapat menjangkau seluruh 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Ini adalah bagian dari perintah Presiden untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat".

(EL)