Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menegaskan bahwa pemanggilan Ahok sangat penting karena ia diyakini mengetahui berbagai modus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, dan aditif lainnya di Pertamina.
"Saya kira, tim penyidik Kejagung perlu memanggil Ahok, yang menjabat sebagai Komut Pertamina dari 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024. Dia pasti banyak tahu tentang dugaan permainan minyak di periode 2018–2023 yang tengah diselidiki Kejagung," ujar Yusri di Jakarta, Minggu (2/3/2025).
Desakan Publik dan Skeptisisme terhadap Ahok
Menurut Yusri, desakan publik agar Ahok diperiksa bukan hanya karena posisinya sebagai mantan Komut Pertamina, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan langkah-langkahnya selama menjabat.
Meski demikian, Yusri menyoroti bahwa sejumlah pihak bersikap skeptis terhadap Ahok, mempertanyakan mengapa baru sekarang ia bersuara terkait dugaan penyimpangan tersebut. Namun, ia menilai skeptisisme tersebut muncul karena ketidaktahuan publik terhadap situasi yang dihadapi Ahok selama menjabat.
"Patut diduga, orang-orang yang menyerang Ahok tidak memahami kondisinya saat menjabat Komut Pertamina. Ia menghadapi banyak tekanan, baik dari internal Pertamina maupun pihak eksternal," katanya.
Respons Cepat Ahok terhadap Dugaan Penyimpangan
Lebih lanjut, Yusri menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Komut Pertamina, Ahok tetap bekerja secara profesional dan responsif terhadap berbagai laporan dugaan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.
"Setidaknya ada 50 surat resmi CERI dan pesan WhatsApp yang kami sampaikan ke Ahok terkait temuan dugaan penyimpangan bisnis di Pertamina Group. Semua itu direspons dengan cepat," ungkapnya.
Saat ini, Kejagung tengah menyelidiki dugaan permainan minyak di Pertamina dalam periode 2018–2023. Publik pun menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini. Jika Ahok diperiksa, diharapkan ada titik terang dalam upaya membongkar dugaan korupsi yang merugikan negara.
Sumber berita: Inilah.Com
(Tim Sulut1News)
0 Komentar