Kepala BKD Provinsi Sulut, Clay J. Dondokambey dalam laporan kegiatan menyampaikan pentingnya ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut terus menjaga disiplin ASN Pemprov Sulut agar menjadi panutan dan teladan di tengah-tengah masyarakat.
"Tercatat 21 orang terlibat kasus disiplin ASN yang ditangani di tahun 2022. 16 orang diberhentikan dan 5 orang mendapat sanksi berat. Untuk tahun 2023 hingga Juni terdapat 7 kasus, dimana 4 orang diberhentikan dan 3 orang diberi sanksi berat.," terang Clay.
Pada kesempatan ini Sekda Sulut, Steve Kepel menyambut baik adanya pelaksanaan kegiatan ini. Dalam sambutannya, Kepel meminta ASN dan THL wajib memiliki integritas yang tinggi.
"Integritas berarti kita menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Kita harus menjadi teladan dalam menjalankan tugas-tugas kita dengan jujur, adil, dan tanpa diskriminasi," ucapnya.
Dia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua ASN dan THL di Pemprov Sulut tentang pentingnya etika dalam menjalankan tanggung jawab sebagai ASN dan THL.
"Untuk itu, saya mengajak seluruh ASN dan THL untuk memperkuat komitmennya terhadap etika kerja yang berkualitas dan mengambil peran aktif dalam penerapannya. Selain itu, saya ingin menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan, terutama terhadap wanita ASN dan THL. Kita harus memastikan bahwa lingkungan kerja kita aman, bebas dari pelecehan, dan memberikan perlindungan yang efektif bagi semua pegawai," kata Sekprov.
Pada kesempatan ini, Ketua TP PKK Provinsi Sulut, Ny Rita M Dondokambey-Tamuntuan dan Ketua DWP Provinsi Sulut, Ny Christiani Kepel-Soputan, menjadi pemateri bagi para peserta yakni ASN, THL dan pengurus TP PKK dan DWP Provinsi Sulut.
Lewat kegiatan ini Tamuntuan berharap ASN dan THL dapat bekerja dengan menjaga etika, kesopanan dan norma-norma yang berlaku. Di antaranya dalam berbusana dan berperilaku.
(ELVIS/*)
0 Komentar