terkait KUA PPAS Tahun Anggaran Tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut Kamis (13/11/2025).
Anggota Banggar Pierre Makisanti, SH menyampaikan pandangannya. Ia menilai bahwa kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2026 belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Menurut saya eksekutif dan legislatif itu ada untuk masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat Sulut harusnya bisa terpenuhi lewat APBD dan yang harus berkorban esekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat," Sampai Pierre.
Dan untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai UU tahun 2003, tapi dalam kegiatan di dinas pendidikan ini sebenarnya tidak 100 persen untuk pembangunan fisik.Kita bisa alokasikan anggaran yang begitu besar di Dikda ini contohnya beasiswa pelajar, ini supaya juga bisa kurangi beban masyarakat.
"Di sektor belanja pegawai masih sangat besar yakni 48 persen. Apakah ini betul-betul untuk gaji dan tunjangan ASN.
Saya harap dalam KUA ini juga bisa tercapai 8 program prioritas pembangunan Gubernur Sulut.
KUA ini harus kita seriusi bersama, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” Tuturnya.
Tahlis Gallang Ketua TAPD meminta Anggota DPRD Sulut memberikan support secara politik.
“ Terkait Beasiswa, ada satu yang sementara kami rintis, salah satu model pembiayaan yang tidak terbaca dalam APBD kita. Saat ini kami sementara menfinalkan terkait dengan forum CSR. Karena dalam identifikasi banyak sekali perusahan di sulut yang punya tanggung jawab lingkungan dan sosial, yang saat ini masih tidak terkoordinasi.,"jelas Sekprov.
Ia menambakan hal-hal yang tidak dicover dengan proses pembiayaan karena keterbatasan anggaran, mungkin kita bisa tampung disitu.(Mars).
