Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPRD Bitung, Ahmad Syafrudin Ila, itu merupakan bagian dari agenda evaluasi dan penelitian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bitung.
Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, sejumlah anggota Pansus DPRD Bitung menyampaikan beragam pertanyaan dan sorotan tajam kepada perwakilan SKPD yang hadir, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala DLH Kota Bitung, Merianty Dumbela, yang hadir dalam rapat tersebut, memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan selama tahun 2024, termasuk capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya terkait dokumen KLHS.
“Dalam penyusunan KLHS, kami melibatkan pihak ketiga. Namun, pelaksanaan di lapangan menemui sejumlah kendala, khususnya dalam hal penganggaran,” jelas Merianty di hadapan anggota Pansus.
Meski menghadapi keterbatasan, lanjut Merianty, tahapan penyusunan dokumen tetap berjalan, meskipun hasilnya belum optimal. Ia menegaskan pentingnya dokumen KLHS sebagai landasan dalam pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup.
“Sayangnya, dokumen ini belum terakomodir dalam RPJMD Kota Bitung. Kami berharap adanya perhatian serius terhadap penganggaran KLHS, khususnya dalam APBD Perubahan 2025,” ujarnya.
Merianty juga menambahkan bahwa kebutuhan anggaran penyusunan KLHS idealnya disesuaikan dengan standar penganggaran di daerah lain di Sulawesi Utara, agar hasilnya lebih maksimal dan implementatif.
Rapat Pansus ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja SKPD, sekaligus menjadi refleksi bagi Pemkot Bitung dalam memperkuat sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor lingkungan hidup.
(EL)
0 Komentar