Menurut RML, jika Kadin Sulut tetap pasif tanpa ada aksi konkret, maka Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya Gubernur YSK dan Wakil Gubernur VM, akan kesulitan dalam memetakan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
"Sampai saat ini kami masih menunggu langkah nyata dari Kadin Sulut. Seharusnya mereka segera melakukan audiensi dengan Gubernur Sulut YSK agar ada sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan," ujar mantan birokrat senior ini.
RML bahkan mengusulkan agar dilakukan langkah penyelamatan organisasi jika Kadin Sulut tidak segera menunjukkan gebrakan.
"Kalau memang tidak ada gerakan, maka Kadin Sulut harus diselamatkan. Jika perlu, segera gelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) untuk melakukan pembenahan," tegasnya.
Sebagai contoh, RML menyoroti beberapa agenda Gubernur YSK di Bolaang Mongondow (Bolmong) yang seharusnya melibatkan Kadin Sulut. Namun, ia menyayangkan minimnya keterlibatan organisasi tersebut dalam mendukung langkah pemerintah daerah.
"Sayang sekali, Pak Gubernur YSK sudah gaspol dalam pembangunan, tapi pengusaha di bawah Kadin belum ikut bergerak. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah Kadin Sulut masih berfungsi sebagaimana mestinya?" katanya.
Minimnya aksi Kadin Sulut dalam mendukung pembangunan daerah memunculkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Apakah organisasi ini akan segera berbenah atau justru semakin terjebak dalam stagnasi? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Kadin Sulut ke depan.
(Redaksi Sulut1News)
0 Komentar