Dalam penyampaian LKPJ, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Kondoj (YSK) menyoroti isu tambang rakyat yang selama ini menjadi perdebatan. Menurutnya, aktivitas tambang rakyat bukan sekadar mencari keuntungan pribadi, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga.
"Bisa membiayai hidup, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ini yang saya pelajari," ujar Gubernur YSK di hadapan anggota dewan.
Namun, ia juga menyoroti adanya oknum atau pengusaha besar yang merusak ekosistem pertambangan rakyat. Menanggapi hal ini, YSK menegaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Komisi 12 DPR RI untuk memperjuangkan hak-hak penambang lokal.
"Saya sudah bertemu dengan Komisi 12 DPR RI dan meminta dukungan agar tambang rakyat tetap berjalan. Saya juga melarang pengusaha-pengusaha dari luar masuk ke Sulawesi Utara, kecuali mereka yang berasal dari daerah ini," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, YSK juga mengungkapkan adanya persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru yang diterbitkan di atas lahan milik masyarakat. Hal ini menjadi dilema karena banyak warga yang justru dianggap ilegal saat mengelola tanah mereka sendiri.
"Begitu masyarakat mulai bekerja di atas lahannya, mereka malah disebut ilegal, padahal itu tanah mereka sendiri," keluhnya.
YSK pun mengajak DPRD sebagai mitra legislatif untuk turut memikirkan solusi terbaik bagi rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat tetap berpenghasilan dari tanah yang mereka miliki.
"Jangan sampai mereka diusir dari tanah mereka sendiri," imbaunya.
Sebagai pemimpin daerah, Gubernur YSK menegaskan komitmennya untuk melindungi tambang rakyat.
"Saya akan mempertanggungjawabkan jabatan saya untuk melindungi para penambang ini, agar mereka bisa hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka," tandasnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Victor Mailangkay, Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel, jajaran pemerintah provinsi, serta sejumlah anggota DPRD Sulut.
Dengan adanya perhatian serius dari Gubernur YSK terhadap nasib penambang rakyat, diharapkan ada kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka, sehingga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga.
Redaksi Sulut1News
0 Komentar