Sulut1News, Manado – Serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara berlangsung pada Selasa (18/03/2025), dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Dalam acara tersebut, Agus Muliono resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan BPK Sulut yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya yang kini ditugaskan di pusat.
Dalam sambutannya, pihak BPK menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Harapannya, di bawah kepemimpinan Agus Muliono, tata kelola keuangan di Sulawesi Utara semakin membaik dan mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
Gubernur Yulius Selvanus, dalam keterangannya kepada wartawan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pejabat sebelumnya atas kontribusinya dalam membimbing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten dan kota.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Kami juga mengapresiasi tugas baru beliau di pusat yang tentunya sangat strategis. Jangan lupakan Sulawesi Utara," ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Lebih lanjut, Gubernur menyambut kehadiran Agus Muliono sebagai Kepala Perwakilan BPK yang baru. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPK dengan pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
"Kami berharap dapat berkolaborasi dengan baik. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Utara membutuhkan bimbingan serta keterbukaan dari BPK. Pencegahan adalah kunci utama, dan kami berharap BPK bisa terus memberikan arahan agar tidak ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran," tambahnya.
Gubernur Yulius Selvanus juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Saya selaku Gubernur tidak akan ragu-ragu dalam memberantas korupsi. Kami siap bersinergi dengan BPK Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik dan transparan," tutupnya.
(EL)
0 Komentar