Pemotongan Anggaran Rp8 Triliun, Kemendikdasmen Lakukan Efisiensi Besar-besaran

Sulut1news.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp8,035 triliun akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah Prabowo Subianto. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (7/2).

Menurut Suharti, pemotongan anggaran tersebut diketahui berdasarkan surat resmi dari Kementerian Keuangan tertanggal 24 Januari 2025. "Surat dari Kementerian Keuangan intinya meminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp8,035 triliun," ungkapnya.

Efisiensi Menyasar Berbagai Pos Anggaran

Pemotongan anggaran ini berdampak pada berbagai sektor di Kemendikdasmen. Beberapa pos anggaran yang terkena efisiensi terbesar meliputi:

  • Alat Tulis Kantor: 90%
  • Percetakan dan Souvenir: 75,9%
  • Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3%
  • Perjalanan Dinas: 53,9%
  • Kegiatan Seremonial: 56,9%
  • Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45%
  • Jasa Konsultan: 45,7%
  • Kajian dan Analisis: 51,5%
  • Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2%
  • Infrastruktur: 34,3%

Langkah efisiensi ini bertujuan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebijakan fiskal pemerintah yang lebih ketat.

Dampak Pemotongan Anggaran

Meski efisiensi anggaran dilakukan untuk menyeimbangkan keuangan negara, ada kekhawatiran bahwa pengurangan anggaran ini dapat berdampak pada berbagai program pendidikan. Beberapa pengamat menilai, pemotongan di sektor pelatihan, penelitian, dan bantuan pemerintah bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu, efisiensi besar-besaran dalam pos perjalanan dinas dan sewa gedung juga diperkirakan akan mengubah pola kerja birokrasi di Kemendikdasmen, dengan lebih mengandalkan sistem digital dan pertemuan virtual untuk mengurangi biaya operasional.

Kesimpulan

Efisiensi anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp8,035 triliun ini menunjukkan langkah serius pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa efisiensi ini tidak menghambat jalannya program-program pendidikan yang berperan penting dalam mencetak generasi unggul.

Masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan diharapkan tetap mengawal kebijakan ini agar efisiensi yang dilakukan tidak mengorbankan mutu pendidikan di Indonesia.

Sumber brita: CNN Indonesia. Com

(EL)

Posting Komentar

0 Komentar