Sulawesi Utara dan Kotamobagu Raih Apresiasi KPK: Masuk Daftar Pemda Berintegritas SPI 2024

Sulut1news.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi yang tinggi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi K/L/PD dalam mendorong penerapan budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja mereka.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangan persnya, menekankan pentingnya meningkatkan integritas sebagai bagian dari sasaran kinerja setiap organisasi. "KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berkomitmen terhadap integritas. Jika semua institusi dapat menerapkan nilai-nilai ini, saya yakin kita akan mencapai lingkungan kerja yang lebih harmonis dan transparan," ujar Setyo kepada wartawan pada Minggu (26/01/2025).

Setyo menjelaskan bahwa SPI adalah instrumen kunci dalam menilai integritas dan mendorong perubahan positif di berbagai institusi. "Keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini diharapkan dapat menginspirasi yang lainnya untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik serta pencegahan korupsi," tambahnya.

 Daftar 10 Institusi dengan Skor SPI Terbaik

Berikut adalah rincian 10 institusi dengan skor SPI tertinggi berdasarkan kategori yang telah ditentukan:

 Kategori Kementerian
1. Kementerian Luar Negeri: 85,73
2. Kementerian Sekretariat Negara: 85,35
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 85,35
4. Kementerian Keuangan: 83,36
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 83,35
6. Kementerian Perindustrian: 83,03
7. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: 82,36
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 81,96
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 81,81
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 80,33

 Kategori Lembaga
1. Bank Indonesia: 86,71
2. Sekretariat Kabinet: 85,00
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 84,94
4. Lembaga Administrasi Negara: 84,91
5. Otoritas Jasa Keuangan: 84,87
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional: 84,50
7. Badan Standardisasi Nasional: 84,49
8. Badan Pusat Statistik: 84,31
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 83,98
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 83,90

 Kategori Provinsi
1. Provinsi Jawa Tengah: 79,40
2. Provinsi Bali: 77,97
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 74,60
4. Provinsi Sulawesi Utara: 73,98
5. Provinsi Jawa Barat: 73,84
6. Provinsi Kalimantan Timur: 72,75
7. Provinsi DKI Jakarta: 72,50
8. Provinsi Kalimantan Barat: 72,37
9. Provinsi Gorontalo: 71,79
10. Provinsi Bengkulu: 71,76

 Kategori Kabupaten
1. Kabupaten Batang: 80,49
2. Kabupaten Gunungkidul: 80,08
3. Kabupaten Kulon Progo: 80,05
4. Kabupaten Natuna: 79,96
5. Kabupaten Gianyar: 79,87
6. Kabupaten Lingga: 79,82
7. Kabupaten Wonosobo: 79,36
8. Kabupaten Sukoharjo: 79,34
9. Kabupaten Buleleng: 79,14
10. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: 79,06

 Kategori Kota
1. Kota Pekalongan: 82,25
2. Kota Tegal: 80,62
3. Kota Kotamobagu: 79,75
4. Kota Yogyakarta: 79,39
5. Kota Denpasar: 79,02
6. Kota Salatiga: 78,94
7. Kota Solok: 78,52
8. Kota Tebing Tinggi: 78,48
9. Kota Magelang: 78,21
10. Kota Padang Panjang: 78,03

Survei Penilaian Integritas merupakan program strategis KPK yang bertujuan mendorong setiap institusi untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya penghargaan ini, KPK berharap semakin banyak institusi yang menjadikan integritas sebagai prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
(EL)

Posting Komentar

0 Komentar