BKD Sulut Dorong Transparansi Data ASN untuk Layanan Publik Lebih Efisien

Sulut1news.com, Manado – Dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kembali menunjukkan komitmennya dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penataan ASN dan Evaluasi Data ASN. Acara yang berlangsung di Ruang C.J. Rantung pada Senin (02/12/2024) ini dihadiri oleh para pejabat pengawas bidang kepegawaian, analis kepegawaian hasil penyetaraan, dan admin DATAKU.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dalam penataan ASN.

Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulut, DR Jemmy Kumendong, menegaskan bahwa data kepegawaian yang valid merupakan landasan penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang optimal.

 “Kualitas data kepegawaian yang valid dan terkini adalah kunci utama dalam perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, kita harapkan pengelolaan ASN di Sulawesi Utara semakin profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Kumendong yang juga menjabat sebagai Plt Inspektur Sulut.

Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta dapat berbagi pengalaman dan tantangan dalam mengelola data kepegawaian. Hal ini memberikan ruang bagi instansi pemerintah untuk menemukan solusi inovatif dan mendukung prinsip tata kelola yang baik.

Kumendong menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran ASN sebagai motor penggerak utama dalam pelayanan publik.

> “Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan ASN yang berbasis pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Dengan langkah ini, kami optimis ASN dapat menjadi penggerak pelayanan publik yang lebih inovatif dan berorientasi pada masyarakat,” tegasnya.

Dengan pelaksanaan sosialisasi ini, Pemprov Sulut berharap setiap perangkat daerah dapat meningkatkan komitmennya dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala, menciptakan birokrasi yang lebih modern, dan mendukung pelayanan publik yang prima.

Posting Komentar

0 Komentar