Anggota politisi PDI Perjuangan ini, selanjutnya mengatakan, ada jadwal-jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar jajaran komisi I, II, III dan IV, memusatkan perhatian menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban gubernur.
“Diinformasikan sejumlah agenda tersebut, ada paripurna penyampaian pertanggungjawaban gubernur, Setelah itu langsung pembahasan - pembahasan lanjut sebelum ditetapkan pada tanggal 24 atau 25 Juni 2024,” imbuh, Silangen.
" Nantinya, lanjut FAS, Lembaga DPRD yang bertugas sebagai pembentuk ranperda juga akan mulai membahas tiga perda, perda Pemberdayaan Pemuda, Pelestarian Danau Tondano, juga Perda Brida. Terkait ranperda Kerukunan Antar Umat Beragama sudah ada aturan dari pusat. Jadi tidak perlu pembahasan," pungkas FAS. (Karel).
0 Komentar