Sulut1news.com, Manado - Ketua DPRD Sulut Dr. Fransiscus Andi Silangen pimpin Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Provinsi Sulut, Selasa, 26 Maret 2024.
Sambutan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen SpB KBD, didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit, dan anggota DPRD lainnya, Sekretaris Dewan Ir. Patricia Moniaga, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Sekprov Ir. Steve Kepel, Jajaran pemerintah provinsi sulut, Forkopimda Sulut, dan sejumlah Media yang meliput kegiatan DPRD Sulut, Silangen menyambut baik atas kehadiran seluruh komponen di paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2023.
Ada hal mengejutkan di forum paripurna. Salah satu anggota dprd sulut, Ir. Julius Tuuk tiba- tiba interupsi, menanyakan; mana ketiga pimpinan dprd, mengapa mereka tidak hadir ?
Merespon interupsi anggota dewan James Tuuk, Ketua Dewan Andi Silangen, mengatakan, ketidakhadiran ketiga pimpinan, ketiga teman sejawat kita, ketiga pimpinan dewan sudah minta ijin ke saya bahwa ada kegiatan, itu yang disampaikan,” imbuh Silangen.
Sambutan Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, pembangunan Provinsi Sulut mengacu pada kelima visi dan misi pembangunan daerah.
Pertama, peningkatan kualitas manusia Sulut.
Kedua, penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dan proyektivitas yang memadai.
Keempat, pembangunan daerah berkelanjutan. Kelima, pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas perangkat daerah,” papar Olly.
Lanjut Olly, untuk pengelolaan keuangan daerah, secara umum sebagaimana tertuang dalam APBD 2023, dapat disampaikan:
1) Pengelolaan Pendapatan Daerah
Realisasi capaian Pendapatan Daerah (PATDA) Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.538.185.274.966,21 atau 89,86% dari target setelah perubahan yakni Rp 3.937.495.597.596.
2) Pengelolaan Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah 2023 sebanyak Rp 3.358.663.215.088, atau 88,07% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.813.842.299.943.
Untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 yang kini sedang diaudit oleh BPK, diharapkan akan menuai opini yang sama seperti sebelumnya dan membuat Provinsi Sulut memperoleh WTP 10 kali berturut-turut," harapnya," pungkas Olly.
"Atas kerja keras dan juga sinergitas dalam pengelolaan keuangan selama ini, secara bersama-sama kita membuat Pemerintah Provinsi Sulut mampu mempertahankan opini WTP dari BPK RI. pungkasnya.(karel)
Advertorial.
0 Komentar